Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam meningkatnya kasus perjudian online. Skripsi ini menganalisis pengesampingan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam kasus tindak pidana judi online berdasarkan Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2024/PN Wsb. Asas ini menyatakan bahwa hukum yang lebih khusus harus mengesampingkan hukum yang lebih umum dalam penerapannya. Namun, dalam putusan ini, Majelis Hakim lebih memilih menerapkan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP dibandingkan Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 45 Ayat (3) UU ITE, yang secara lebih spesifik mengatur tindak pidana perjudian berbasis teknologi informasi.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam kasus ini tidak konsisten, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penanganan tindak pidana judi online. Selain itu, dalam perspektif hukum Islam, perjudian, baik konvensional maupun online, tetap dikategorikan sebagai jarimah yang diharamkan dan dapat dikenakan sanksi ta’zir sesuai dengan kebijakan penguasa.
Dengan adanya ketidaksesuaian dalam penerapan hukum ini, penelitian ini merekomendasikan agar sistem peradilan lebih konsisten dalam menerapkan asas Lex Specialis serta mendorong harmonisasi antara KUHP dan UU ITE agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penerapan hukum terhadap kasus perjudian online di masa depan.