Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi angin segar dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Namun, dalam pandangan hukum pidana Islam, perampasan aset masih menjadi perdebatan mengenai diperbolehkan atau tidaknya perampasan aset. Oleh karena itu, perlu kiranya dibawakan pembahasan mengenai hukuman perampasan aset khususnya, dalam perspektif hukum pidana Islam. Pada penelitian ini, penulis ingin mengupas secara lebih mendalam mengenai relevansi perampasan aset perspektif hukum pidana Islam.
Penelitian ini ber-jenis penelitian hukum yuridis normatif yang menjadikan hukum RUU Perampasan Aset sebagai objek kajiannya. Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber sekunder berupa bahan hukum primer yaitu RUU Perampasan Aset yang dihimpun menggunakan teknik telaah pustaka. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai perampasan aset yang ada dalam RUU Perampasan Aset dalam perspektif hukum pidana Islam.
Penulis menemukan beberapa temuan. Pertama, perampasan aset dalam hukum pidana Islam masuk dalam kategori jarīmah ta’zir yang berkaitan dengan harta. Terdapat perdebatan dalam hukum pidana Islam mengenai perampasan aset. Beberapa ulama membolehkan penerapan sanksi berupa uang, sementara yang lain melarangnya. Kedua, RUU Perampasan Aset dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia membawa beberapa inovasi dalam pelaksanaannya.