Skripsi ini berangkat dari kasus pembegalan yang dialami anak dibawah umur, dan karena adanya ancaman dari pembegal, yang mengambil harta miliknya, akan memperkosa, walaupun sudah berupaya menawarkan penggantian uang, pembegal tidak menyetujuinya, anak mengalami “keguncangan jiwa yang hebat” sehingga menusuk pembegal. Hakim dalam pemberian sanksi tanpa mempertimbangkan unsur tersebut dan tidak termasuk pembelaan yang melampaui batas, anak tetap dipidanakan. Penelitian ini bertujuan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi pada terdakwa dan analisis hukum pidana Islam pada putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.
Jenis penelitian ini yuridis-normatif, meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma, perundang-undangan, putusan pengadilan, dan hukum masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan melalui data primer, sekunder, dan tersier. Teknik dianalisis menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.
Temuan penelitian, pertama, dasar pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi pada terdakwa, kontradiktif dengan: (a) Pasal 49 Ayat (1) dan (2) KUHP; tidak mempertimbangkan hubungan kausalitas antara serangan dengan “keguncangan jiwa yang hebat”; (b) tidak mendasarkan “unsur kesengajaan” tetapi kepada unsur “penganiayaan yang menyebabkan matinya orang”; dan (c) mendasarkan pada dakwaan lebih subsidair dengan keadaan yang memberatkan penganiaayan dengan senjata tajam menyebabkan orang mati. Kedua, pemberian sanksi, kontradiktif dengan daf’u as-sail (hukum pidana Islam) dan difā asy-syar’i al- khas (pembelaan syar’i khusus). Di mana perbuatannya dikategorikan jarīmah ta’zir, pertanggungjawaban pidana dapat dihapus karena anak masih dibawah umur.