Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus pemalsuan sertifikat tanah wakaf yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dmk. Putusan dalam kasus ini menimbulkan ketidakpuasan publik. Satu hal disini mendapatkan perhatian lebih dari penulis untuk mengkaji lebih dalam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah wakaf dari dua sudut pandang, yaitu hukum positif dan hukum pidana Islam, serta menilai kesesuaian putusan hakim dengan prinsip keadilan dalam kedua sistem hukum tersebut.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi pustaka (library research). Data sekunder diperoleh dari dokumen putusan pengadilan yang sumbernya primer, sementara data sekunder lainnya diperoleh dari buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sanksi Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dalam perkara tersebut belum mencerminkan prinsip keadilan hukum, Dalam hukum positif, putusan tersebut dinilai ringan dan tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Sedangkan menurut hukum pidana islam, termasuk dalam kategori jarimah takzir dimana sanksi seharusnya ditetapkan secara tegas oleh ulil amri untuk memberi efek jera kepada pelaku serta melindungi kepentingan umum, terutama dalam hal tanah wakaf.