Perzinaan yang disertai dengan pembunuhan berencana merupakan bentuk tindak pidana berat yang melanggar hukum positif dan hukum pidana islam, seperti halnya perbuatan Joko Umbaran yang membunuh seorang perempuan usai melakukan hubungan seksual dengannya setelah berkenalan melalui aplikasi michat, Permasalahan yang diangkat dalam penelitian yaitu menganalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku dalam kasus perzinaan yang berujung pada pembunuhan berencana, ditinjau dari perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pada hukum positif terdakwa telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan dan dijerat dengan Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana dengan putusan pidana penjara selama 18 tahun. Namun unsur delik perzinaan tidak dapat diterapkan karena merupakan delik aduan yang tidak terpenuhi, Menurut hukum pidana Islam terdakwa dapat dikenai dua jenis jarimah, yaitu jarimah zina dan jarimah qatl ‘amd, dengan sanksi masing-masing berupa hukuman cambuk 100 kali dan qisas. Penelitian ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penerapan hukum positif terhadap perzinaan di luar perkawinan, sehingga diperlukan reformulasi hukum yang mampu merespons perkembangan sosial dan teknologi digital secara komprehensif. Sekaligus meminimalkan dampak sosial yang ditimbulkannya