Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi dan kerap kali disebabkan oleh kelalaian pengemudi. Dalam sistem hukum Indonesia, kealpaan yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 359 KUHP serta Pasal 310 dan 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus dalam Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Kds, di mana terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk dan tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), yang mengakibatkan kematian pengendara lain. Namun, Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 311 ayat (4) UU LLAJ, yang mana pasal tersebut hanya menyoroti unsur kealpaan umum tanpa mempertimbangkan pelanggaran lain yang justru memperkuat unsur kelalaian berat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menjadikan putusan sebagai data sekunder. Metode ini berbasis penelitian kepustakaan (library research).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dakwaan jaksa belum sepenuhnya mencerminkan unsur kelalaian berat secara lengkap baik menurut hukum positif maupun hukum pidana Islam. Dalam hukum Islam, kealpaan yang menyebabkan kematian (qatl al-khāṭa’) mengandung unsur tanggung jawab moral yang kuat dan menuntut adanya hubungan sebab-akibat langsung. Penelitian ini menilai bahwa jaksa seharusnya menggabungkan lebih banyak unsur hukum untuk menghadirkan dakwaan yang lebih adil dan komprehensif.