Korupsi dalam hukum pidana islam disebutkan dengan istilah risywah, ghulûl, yang sebenarnya istilah tersebut bagian dari fasād atau kerusakan itu sendiri. Korupsi secara umum tidak berbeda dengan hukum pidana islam baik secara definisi hingga bentuknya. Korupsi dilakukan oleh seseorang atau sekelompok yang memiliki wewenang dan berpotensi merugikan instansi terkait.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi pidana bagi koruptor menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana bagi koruptor menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif atau doktrinal yaitu sebuah pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap dokumen-dokumen hukum, seperti undang-undang.
Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan sanksi pidana bagi koruptor dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terutama pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut justru menurunkan ancaman minimal pidana yang sebelumnya 4 tahun dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi 2 tahun, dan denda yang sebelumnya dapat dikenakan minimal Rp 200 juta menjadi Rp 10 juta. Hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam hukum pidana islam diserahkan kepada pemimpin sehingga disebut sebagai jarimah ta’zīr. Dalam hukum Islam, pelaku korupsi tidak hanya diwajibkan mengganti kerugian material tetapi juga diberikan sanksi moral dan ancaman akhirat yang tegas