Dalam bernegara dipastikan akan ada gejolak dalam birokrasi pemerintahan, diwilayah yang lain keamanan negara sangat stabil dan tertib, namun diwilayah sisi yang lain dapat saja terjadi kerusuhan perpecahan yang mengarah kepada tindakan yang mengancam keamanan dan keutuhan negara serta tindakantindakan yang disertai kekerasan. KKB yang ada di Papua telah ada sejak masa Presiden pertama hingga kini, dengan tujuan utamanya yakni memisahkan diri dari indonesia, yang dimana hal tersebut telah menimbulkan banyak korban karena tindakan yang dilakukan KKB telah menyalahi aturan, baik secara Hukum Islam maupun Hukum Positif di Indonesia.
Tujuan penelitian ini. Pertama, untuk mengetahui bagaimana kedudukan Kelompok kriminal Bersenjata dalam hukum pidana Islam. Kedua, untuk mengetahui ketentuan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap tindakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata dipapua. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan bahan hukum primer UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, sedangkan bahan hukum sekundernya ialah, Buku-buku atau jurnal yang berhubungan dengan Kelompok Kriminnal Bersenjata.
Tulisan ini menghasilkan dua simpulan Yakni. Pertama, bahwa dari apa yang menjadi tindakan KKB di Papua termasuk keinginanya memisahkan diri dari Indonesia, sesuai dengan unsur dari bugat itu sendiri, KKB tidak termasuk kedalam kategori bugat. Kedua, KKB karena perbuatanya dan tindakan dalam usahanya untuk memisahkan diri dari Indonesia, telah melanggar pasal 192, dan 194 KUHP, dan memenuhi unsur untuk dapat dikatakan sebagai teroris, sesuai dengan pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.