Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang kerap terjadi di Indonesia, dengan dampak merugikan bagi masyarakat dan sistem administrasi negara. Penelitian ini berfokus pada analisis kasus pemalsuan STNK dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd. Pemalsuan ini melibatkan pelaku yang memanipulasi dokumen resmi untuk keuntungan pribadi, yang tidak hanya melanggar Pasal 263 KUHP tetapi juga prinsip kejujuran dalam Islam. Fenomena ini menimbulkan dampak negatif seperti ketidakpastian hukum, kerugian ekonomi, serta penurunan kepercayaan publik terhadap dokumen resmi dan lembaga pemerintah.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pwd. Data diperoleh dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti literatur dan jurnal. Analisis dilakukan berdasarkan hukum positif dan pidana Islam untuk memahami keadilan dan efektivitas sanksi dalam kasus pemalsuan STNK.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan STNK dalam hukum Islam dikategorikan sebagai jarimah ta’zi>r, di mana sanksi diserahkan kepada kebijakan hakim atau pemerintah. Dalam hukum positif Indonesia, pelaku pemalsuan STNK dijatuhi hukuman penjara dua tahun berdasarkan Pasal 263 KUHP ayat (1), dengan mempertimbangkan dampak sosial dan kerugian materiil yang ditimbulkan. Putusan ini mencerminkan harmoni antara nilai- nilai hukum pidana Islam dan hukum positif, dengan tujuan memberikan efek jera, menjaga ketertiban umum, dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi negara.