Kasus pelaku tindak pidana anak berbeda penanganannya dengan pelaku tindak pidana dewasa dalam proses hukum. Dalam Putusan No 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim tentang penjatuhan pidana dalam memutus perkara penipuan investasi online dengan menerapkan skema ponzi oleh anak di bawah umur dalam Putusan No 37/Pid.sus-Anak/2021/PN Bgl dan mengetahui penegakan hukum Islam terhadap tindak pidana penipuan investasi online dengan menerapkan skema ponzi oleh anak di bawah umur dalam Putusan No 37/Pid.sus-Anak/2021/PN Bgl.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Adapun sumbernya menggunakan data sekunder yaitu Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl. Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan studi pustaka. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif.
Hasil penelitian ini menemukan dua hal. Analisis tentang pertimbangan hakim dalam putusan No 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis, dalam hal ini semua unsur Pasal 46 ayat (1) UU RI No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara sebagaimana dalam UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi dan terdakwa anak telah terbukti secara sah melakukan kegiatan penipuan investasi. Terkait dengan sanksinya menurut penulis tidak seharusnya hakim menjatuhkan pidana yang cukup ringan. Karena dari sisi kemanfaatan hukum, penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa anak dimaksudkan agar terdakwa anak tidak melakukan perbuatannya kembali tidak akan maksimal tercapai jikalau hukuman yang diberlakukan terlalu ringan. Padahal perbuatan yang dilakukan terdakwa anak sangat merugikan banyak masyarakat. Kedua Analisis hukum pidana Islam dalam putusan No 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl, perbuatan yang dilakukan oleh anak dikategorikan dengan jarimah ta’zir. Dalam hal ini untuk memberi pelajaran kepada anak yang sudah mumaiz, maka ta’zir diterapkan didasari kemaslahatan/ketertiban umum. Adapun penjara bagi anak meskipun sangat berat jika hal itu mendatangkan kemaslahatan umum maka dapat dibenarkan.