Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang banyak terjadi di berbagai negara dan telah diatur dalam sistem hukum Islam maupun hukum positif. Dalam hukum Islam, sanksi potong tangan bagi pelaku pencurian sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Maidah [5]: 38 menjadi perdebatan dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM) modern. Di satu sisi, hukum Islam menekankan keadilan retributif, sedangkan HAM mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi, termasuk hak atas integritas fisik. Perbedaan pendekatan antara keduanya mendorong perlunya penelitian untuk mengkaji relevansi penerapan sanksi potong tangan dalam perspektif hukum Islam dan HAM.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, serta pemikiran Fazlur Rahman, dan sumber sekunder berupa buku, jurnal, serta dokumen hukum terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fazlur Rahman menafsirkan hukuman potong tangan tidak hanya sebagai bentuk hukuman fisik, tetapi juga sebagai simbol dari tindakan preventif yang lebih luas. Ia berpendapat bahwa penerapan sanksi ini harus mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat serta tujuan utama syariat Islam, yaitu menegakkan keadilan dan kesejahteraan. Rahman menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan harus selalu dikontekstualisasikan sesuai perkembangan zaman. Oleh karena itu, dalam konteks modern, sanksi pidana terhadap pencurian dapat dikaji ulang dengan mempertimbangkan alternatif hukuman yang tetap mencerminkan prinsip keadilan, tetapi lebih manusiawi sesuai dengan standar HAM.