Kemunculan berbagai platform donation based crowdfunding memungkinkan seseorang untuk melakukan donasi secara fleksibel. Peran crowdfunding dalam membantu pembiayaan tergolong berhasil, namun pengawasan dari Pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap dana kolektif masyarakat untuk melakukan penyaluran belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini kemudian mengakibatkan beberapa platform baik pengurus maupun penggalang dana melakukan penyalahgunaan dana. Beberapa kasus dalam penyalahgunaan donasi ini tidak mencapai titik temu penyelesaian yang menjawab kebutuhan donatur. Maka, permasalahannya bagaimana pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan dana donasi dalam platform donation based crowdfunding dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris, melalui studi kepustakaan serta wawancara kepada pihak terkait. Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hukum pidana positif, pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan dana donasi dapat dikenakan sanksi pidana dengan dijatuhkan kepada terdakwa atas keterlibatannya dalam kasus penyalahgunaan dana dan sanksi administratif juga dijatuhkan kepada platform crowdfunding yang terbukti melakukan penyalahgunaan dana. Berdasarkan hukum hukum pidana Islam, pertanggungjawaban atas pidana penyalahgunaan dana disandarkan atas dua hak yang dilanggar yaitu hak Allah dan hak manusia yang terkandung sehingga pelaksanaan jarīmah ta‘zīr yang bentuk hukumannya ditentukan berdasarkan kemaslahatan oleh hakim serta dilengkapi dengan mengembalikan harta curiannya sebelum dilaksanakannya hukuman.