Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika penetapan awal bulan Muharram 1446 H oleh Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Malang, yang sehari lebih cepat dari Ikhbar PBNU. Keputusan tersebut berdasarkan banyaknya tuntutan dari masyarakat tentang kepastian awal bulan.
Penelitian ini bertujuan menganalisa dan menjawab pertanyaan: (1). Bagaimana Penerapan Implementasi Metode Imkanurukyat dalam Penetapan Awal Bulan Muharram 1446 H oleh PCNU Kabupaten Malang? (2). Apa Faktor Yang Memengaruhi Keputusan LF PCNU Memberikan Informasi 1 Muharram 1446 H Lebih Awal dari PBNU? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field Research) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode wawancara dan dokumentasi. Untuk analisis data digunakan metode deskriptif analitis.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Malang menggunakan kitab Irsyadul Murid dan ephemeris dalam menghitung posisi hilal awal bulan Muharram 1446 H: Kedua perhitungan tersebut menunjukkan posisi hilal yang cukup tinggi, dengan hasil yang hampir sama pada tinggi hilal dan elongasi. Dalam penerapannya, LF PCNU Kabupaten Malang menggunakan kriteria Imkān al-Ru’yah MABIMS untuk menetapkan 1 Muharram 1446 H, yang jatuh pada 7 Juli 2024. Konsep imkān al-ru’yah MABIMS berbeda dengan Nahdlatul Ulama, karena MABIMS menekankan keseragaman antar negara anggota dan mengadopsi konsep wilayatul hukmi, yang berarti jika suatu wilayah telah memenuhi kriteria imkān al-ru’yah, maka malam tersebut dianggap sebagai awal bulan. Sementara itu, NU lebih mengutamakan pengamatan rukyat lokal, menolak kesaksian jika suatu daerah belum memenuhi kriteria meskipun di wilayah lain sudah dianggap sah. Kedua, Penetapan 1 Muharram 1446 H oleh Lembaga Falakiyah PCNU Kabupaten Malang menunjukkan perbedaan dengan keputusan Ikhbar PBNU yang dilakukan satu hari lebih awal tanpa melalui proses istikmāl. Perbedaan ini bertentangan dengan kriteria Imkān al-rukyah yang diterapkan oleh Nahdlatul Ulama (NU), yang mewajibkan hilal yang tidak tampak dan belum memenuhi kriteria qath’i untuk disempurnakan menjadi 30 hari. LF PCNU Kabupaten Malang, dalam hal ini, menggunakan kriteria MABIMS yang menghasilkan keputusan yang tidak sejalan dengan standar Imkān al-rukyah NU, mengakibatkan perbedaan penetapan awal bulan Muharram. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari keputusan LF PCNU, meliputi faktor sosial, ekonomi, dan implikasi terhadap hubungan LF PCNU dan PBNU. Faktor sosial mencakup desakan masyarakat dan pesantren yang membutuhkan kepastian waktu untuk perencanaan kegiatan keagamaan, sementara faktor ekonomi melibatkan pentingnya kepastian tanggal untuk kegiatan yang melibatkan sponsor dan sektor pariwisata. Implikasi keputusan ini juga memengaruhi dengan adanya ketidaksepakatan dalam koordinasi yang memunculkan persepsi ketidakselarasan dalam organisasi. Hasil penelitian ini menggambarkan dinamika internal NU dalam pengelolaan penetapan tanggal 1 Muharram dan tantangan dalam menjaga komunikasi yang efektif di tingkat komunitas.