Dalam praktik promosi dan penjualan skincare di Indonesia menunjukkan masih maraknya pencantuman informasi palsu, seperti nomor notifikasi BPOM dan label halal tidak valid pada penjualan krim mata merek QNZ di TikTok Shop. Hal ini terjadi akibat persaingan pasar yang ketat dan upaya sebagian pelaku usaha menarik minat konsumen dengan cara yang tidak etis. Padahal seharusnya promosi dan penjualan produk skincare wajib mematuhi ketentuan hukum, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tersebut berdasarkan perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau non doktrinal, yakni penelitian secara langsung ke lapangan.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap lima akun toko online, ditemukan bahwa seluruhnya mencantumkan nomor notifikasi izin edar BPOM yang tidak valid, dan dua diantaranya mencantumkan label halal yang tidak valid. Praktik ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Bidang Jaminan Produk Halal, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Kesehatan, sehingga berpotensi sanksi adminsitratif maupun pidana. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan ini termasuk sebagai bentuk tadlis (penipuan) dalam hal kualitas produk dan gahrar (ketidak jelasan) terkait status legalitas dan keamanan produk, serta tidak sesuai dengan tujuan dasar syariat (maqāsid al-syarī‘ah) karena dapat menimbulkan mafsadah (kerusakan).