Keberadaan nomor P-IRT merupakan salah satu jaminan keamaan pangan yang sangat penting untuk perlindungan konsumen. Namun pada kenyataannya, di lapangan masih banyak UMKM yang beroperasi tanpa nomor P-IRT tersebut. Kekosongan regulasi terkait perizinan P-IRT pada sebagian besar produk ini menimbulkan pertanyaan signifikan mengenai jaminan keamanan produk, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik jual beli produk UMKM kue kering tanpa P-IRT dan mengidentifikasi bagaimana kepatuhanncya terhadap ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta menganalisis implikasinya terhadap konsumen.
Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pelaku UMKM kue kering dan konsumen di Kendal. Data sekunder berasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan metode analisis deskriptif.
Penelitian ini menyimpulkan, pertama, bahwa praktik jual beli kue kering tanpa nomor P-IRT di Kendal umumnya dilakukan melalui pre-order, penitipan di warung, atau penjualan langsung tanpa sertifikasi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, biaya, dan akses pengurusan P-IRT. Produk yang dijual sering tidak mencantumkan komposisi, berat bersih, dan label keamanan, sehingga menimbulkan keraguan konsumen terkait mutu dan keamanan pangan. Kedua, Dari sisi KHES, praktik ini belum sepenuhnya sesuai prinsip syariah karena tidak adanya nomor P-IRT dan informasi produk yang jelas menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam transaksi syariah. Oleh sebab itu, KHES menekankan pentingnya pemenuhan standar legalitas dan keamanan pangan agar jual beli sesuai prinsip syariah dan melindungi semua pihak.