Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) adalah tonggak penting dalam regulasi produk halal di Indonesia. Implementasi undang-undang ini menjadi urgent mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, yang mengharapkan kepastian mengenai status kehalalan produk yang mereka konsumsi. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif Undang-undang JPH terhadap makanan dan minuman yang belum bersertifikasi halal di kecamatan Nyaliyan dan mengetahui faktor-faktor penyebab makanan dan minuman yang tidak bersertifikasi halal.
Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan hukum yuridis empiris. Sedangkan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode reduksi.
Kesimpulannya, efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 di Kecamatan Ngaliyan kurang efektif dikarenakan data yang diperoleh dari daftar UMKM Kota Semarang kecamatan Ngaliyan terdaftar 656 pelaku Ngaliyan hanya 32 pelaku usaha saja yang sudah mendafatarkan sertifikasi halal sehingga, masih memerlukan upaya perbaikan dan penguatan agar dapat berjalan lebih optimal. Ketidakefektifan pelaksanaan UU JPH di Kecamatan Ngaliyan juga memperlihatkan bahwa hukum belum mampu sepenuhnya mengarahkan perilaku pelaku usaha sesuai dengan norma yang diatur. Faktor penyebab makanan dan minuman ini tidak bersertifikasi halal diantaranya adalah kurangnya pelaku usaha tentang Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, pelaku usaha tidak mengetahui tata cara pendaftaran sertifikasi halal, bahan baku yang digunakan halal, serta kendala dalam administrasi dan biaya yang dikeluarkan.