Pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menimbulkan perdebatan karena adanya peraturan yang saling bertentangan. Ormas keagamaan juga dianggap tidak memiliki kapabilitas dan modal yang cukup untuk mengelola usaha pertambangan sehingga dikhawatirkan menyebabkan kerusakan lingkungan dan merugikan negara. Disisi lain, kebijakan ini sebagai upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan yang sama dalam pengelolaan sumber daya alam. Atas dasar tersebut, perlu untuk meneliti terkait pemberian izin pengelolaan tambang dari perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syari’ah.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan undang– undang dan maslahah ‘ammah. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dikenal dengan library research.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, ketentuan izin usaha pertambangan khusus di Indonesia diberikan dengan cara prioritas kepada BUMN dan BUMD, sedangkan badan usaha swasta diberikan dengan cara lelang. Kedua, dalam perspektif hukum positif, pemberian izin pengelolaan tambang pada ormas keagamaan pada PP 25/2024 bertentangan dengan UUD 1945 dan UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Sedangkan, dalam perspektif hukum ekonomi syari’ah dengan pendekatan maslahah ‘ammah hukumnya boleh, karena tidak ada dalil yang mengharamkan serta dengan pertimbangan untuk kemaslahatan umat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, perlu kontrol dari pemerintah dalam pelaksanaannya.