Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab, urgensi dan transaksi jual beli yang dilakukan pelaku usaha UMKM yang tidak memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) wajib dimiliki bagi pelaku usaha yang memulai usahanya. Di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, masih ada beberapa pelaku usaha UMKM yang belum memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Permasalahan ini perlu diselesaikan mengenai transaksi jual beli yang dilakukan untuk mengetahui sudah sesuai atau belum menurut syariat Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian lapangan (Field Research), bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian di analisis menggunakan analisis data deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan adalah (1) penyebab pelaku usaha belum memiliki izin usaha mikro kecil (IUMK) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) pelaku usaha menganggap proses pendaftaran legalitas usaha usaha ribet serta membutuhkan biaya yang banyak. (2) Urgensi pelaku usaha yang memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) akan mendapatkan kepastian hukum. (3) Transaksi jual beli yang dilakukan pelaku usaha umkm menurut perspektif menurut Hukum Ekonomi Syariah sah atau diperbolehkan karena memenuhi rukun dan syarat jual beli dan tidak adanya menemukan bahan-bahan yang diharamkan pada saat memproduksi makanan tersebut.