Istitha’ah dan biaya mu’nah mengenai pembiayaan haji Pegadaian Syariah berdasarkan Lembaga Keuangan harus memperhatikan prinsip-prinsip yang sesuai, seperti prinsip kehati-hatian, prinsip 5C, dan kelayakan pembiayaan. Pada praktiknya Pegadaian dalam melibakan jaminan tidak ada BI Checking sebagai bahan pertimbangan calon jamaah tersebut berhak untuk didanai, dan ada dugaan bahwa istitha’ah pada produk ini hanya mampu membiayai senilai 3,5 gram emas sehingga bertentangan dengan prinsip istitha'ah yang sebenarnya. Selain itu, Pegadaian Syariah Cabang Majapahit menetapkan mu’nah agar Pegadaian Syariah mendapatkan keuntungan.
Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan penelitian ini adalah Bagaimana istitha’ah dalam produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit? Bagaimana biaya mu’nah pada Pegadaian Syariah Cabang Majapahit?
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, dengan pihak Pegadaian Syariah Cabang Majapahit, serta dokumen terkait. Dalam penulisan ini mengkaji tentang istitha’ah dan biaya mu’nah dalam produk Arrum Haji (Studi kasus Pegadaian Syariah Cabang Majapahit). Dengan fokus pada penerapan biaya mu’nah serta kesesuaian dengan prinsip istitha’ah haji.
Penelitian ini menyimpulkan, pertama, praktik Pegadaian kurang menerapkan prinsip kehati-hatian, dalam melibatkan jaminan tidak ada BI Checking, yang mempunya riwayat kredit macet tetap bisa mendapat pembiayaan di Pegadaian asalkan ada barang jaminan sehingga kurang memenuhi unsur istitha’ah mendaftar haji. Kedua, sistem mu’nah flat yang besar dan tetap bisa menyerupai sistem bunga konvensional, karena nasabah dibebankan biaya tetap atas jumlah pinjaman, bukan atas jasa yang sesungguhnya diberikan. Ini dapat menimbulkan gharar (ketidakjelasan) dan riba terselubung, yang jelas dilarang dalam hukum syariah