Konflik sering timbul akibat penjualan agunan oleh kreditur yang dianggap tak sesuai hukum, memicu tuduhan PMH. Penelitian ini menganalisis sengketa ekonomi syariah pada Putusan Pengadilan Agama Surakarta No. 185/Pdt.G/2023/PA.Ska. Tujuannya adalah memahami implikasi hukum penjualan agunan dan perlindungan hukum bagi semua pihak terkait.
Dalam penulisan ini, penulis memilih untuk menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam karya tulis ini adalah pendekatan penelitian dari Peter Mahmud Marzuki yaitu pendekatan kasus (case approach). Penulis menggunakan jenis data kualitatif, penulis menggunakan sumber data sekunder untuk menulis penelitian ini. Sumber data sekunder diambil dari berkas salinan putusan hakim No. 185/Pdt. G/2023/PA. Ska.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah tentang penjualan agunan dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta No. 185/Pdt. G/2023/ Pa. Ska dan bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah terkait penjualan agunan dalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta No. 185/Pdt. G/2023/Pa. Ska.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan No. 185/Pdt.G/2023/PA.Ska mempertimbangkan prinsip syariah dan perlindungan debitur, meski penggugat mengklaim PMH dalam lelang agunan. Hakim menilai tindakan bank sesuai hukum, mencerminkan keadilan ekonomi syariah. Putusan ini mengedepankan keadilan bagi debitur dan kreditur, selaras dengan regulasi OJK, prinsip syariah, dan perlindungan debitur terdampak pandemi, mengharmonisasikan hukum positif dan nilai syariah.