Kehalalan produk menjadi hal penting bagi konsumen muslim di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan kewajiban pencantuman keterangan tidak halal bagi produk yang berasal dari bahan haram, sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Namun, pelaksanaannya di lapangan belum berjalan sebagai mestinya. Masih ditemukan pelaku usaha kuliner tidak halal di Kota Semarang yang tidak mencantumkan keterangan tidak halal secara jelas.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum penerapan pencantuman keterangan tidak halal oleh pelaku usaha kuliner tidak halal di Kota Semarang berdasarkan pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal, serta mengetahui tinjauan hukum ekonom syariah terhadap penerapan pencantuman keterangan tidak halal oleh pelaku usaha kuliner tidak halal di Kota Semarang.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif-empiris dengan pendekatan yuridis sosiologi, perundang-undangan, dan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi lalu dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan hukum ekonomi syariah.
Penelitian ini menyimpulkan, pertama, penerapan kewajiban pencantuman keterangan tidak halal oleh pelaku usaha kuliner tidak halal di Kota Semarang belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh belum adanya aturan teknis yang rinci mengenai bentuk dan tata cara pencantuman keterangan tidak halal, lemahnya pengawasan, sanksi yang tidak ditegakkan, kurangnya sosialisasi, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, serta adanya budaya masyarakat yang terbiasa dengan penyampaian informasi status produknya secara lisan. Kedua, dari perspektif hukum ekonomi syariah, pencantuman keterangan tidak halal sejalan dengan prinsip keadilan, amanah, as-sidiq, pertanggungjawaban, kemaslahatan, serta mendukung tercapainya tujuan hukum ekonomi syariah yang berlandaskan pada maqasid asy-syariah sebagai tujuan umum hukum Islam. Namun, kendala dalam implementasi membuat prinsip dan tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai.