Akad Qarḍ bi Syarṭi ar-Rahn merupakan penggabungan antara akad utang-piutang (qardh) dengan gadai (rahn) yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah. Namun dalam praktiknya, akad ini sering menimbulkan permasalahan, khususnya ketika nasabah mengalami wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara wanprestasi pada akad Qarḍ bi Syarṭi ar-Rahn, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Objek penelitian adalah Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara langsung dengan hakim yang menangani perkara, serta kajian terhadap regulasi hukum Islam seperti Fatwa DSN-MUI dan Kitab Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena tidak mampu melunasi utang sesuai perjanjian. Hakim memutuskan untuk memberikan hak kepada penggugat dalam mengeksekusi jaminan berupa Sertifikat Hak Milik melalui mekanisme lelang umum.
Putusan ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum positif. Namun, dari sisi hukum Islam, masih terdapat ruang evaluasi, terutama terkait keberlanjutan bisyaroh yang dibebankan kepada nasabah serta status fatwa yang belum bersifat mengikat secara hukum. Oleh karena itu, sinergi antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariah menjadi hal yang penting dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara adil dan komprehensif.