Penelitian ini berfokus pada Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl dan mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan dalam perkawinan diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara teori dan kenyataan, meskipun KUHP yang baru telah memperkuat landasan hukum untuk mengadili mereka yang melakukan pemerkosaan dalam perkawinan. Penelitian ini menyoroti sejumlah kekurangan dalam pemenuhan hak-hak korban, seperti tidak adanya bantuan hukum yang memadai dan pengabaian terhadap pemulihan psikologis, dengan menggunakan Metode Penelitian Doktrinal dan melakukan Analisis Normatif-yaitu dengan melihat hukum sebagai norma-melalui pendekatan viktimologi. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa langkah-langkah yang lebih luas diperlukan untuk menjamin bahwa korban pemerkosaan dalam perkawinan mendapatkan perlindungan yang menjadi hak mereka, termasuk ketersediaan layanan hukum yang lebih besar, dukungan psikologis, dan bantuan mekanis.