Penelitian ini mengkaji permasalahan perlindungan hukum terhadap nelayan di Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, khususnya terkait kesulitan akses mereka terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akibat maraknya praktik mafia bahan bakar. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan telah mengamanatkan perlindungan ini, realitas di lapangan menunjukkan adanya distorsi signifikan akibat penimbunan dan penjualan kembali BBM subsidi secara ilegal. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat upaya perlindungan hukum oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak dalam menghadapi praktik mafia bahan bakar, serta mencari tahu apa saja kesulitan yang dihadapi dalam memastikan nelayan mendapatkan hak mereka atas bahan bakar bersubsidi.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, melalui wawancara dengan nelayan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak serta analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan telah berupaya melakukan perlindungan hukum melalui penerbitan surat rekomendasi daring, pengawasan distribusi, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Namun, upaya ini masih terkendala oleh jaringan mafia yang terorganisir, praktik kolusi, keterbatasan sumber daya pengawasan, serta rendahnya keberanian nelayan dalam melaporkan penyalahgunaan. Implementasi perlindungan hukum bagi nelayan perlu diperkuat melalui pengawasan yang lebih ketat.