Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur kewajiban setiap pihak yang mengangkut kayu hasil hutan untuk memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai bukti legalitas. Namun, praktik pengangkutan kayu hasil hutan tanpa SKSHH masih ditemukan di wilayah Polres Muaro Jambi, yang berdampak pada kerusakan kelestarian hutan dan kerugian ekonomi daerah. Penelitian ini merumuskan dua masalah utama, pertama, bagaimana praktik pengangkutan kayu hasil hutan tanpa surat keterangan sah hasil hutan dan kedua, bagaimana penegakan hukumnya di wilayah Polres Muaro Jambi.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan aparat kepolisian dan pelaku, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan. Analisis dilakukan secara deduktif dan induktif untuk mengidentifikasi pola praktik serta kendala dalam penegakan hukum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengangkutan kayu hasil hutan tanpa SKSHH di wilayah Polres Muaro Jambi dilakukan secara illegal dengan memanfaatkan lemahnya pengawasan, dan keterlibatan oknum tertentu. Praktik ini juga didukung oleh kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya SKSHH dan rendahnya kesadaran hukum. Dalam aspek penegakan hukum, Polres Muaro Jambi telah melakukan berbagai langkah, seperti razia gabungan dan penindakan pidana, tetapi menghadapi kendala signifikan berupa kebocoran informasi, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya koordinasi antarinstansi. Penelitian merekomendasikan peningkatan koordinasi antar lembaga, sosialisasi hukum, dan penguatan regulasi untuk efektivitas penegakan hukum.