Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku. Maksud suatu peraturan disertai sanksi adalah agar peraturan itu memiliki daya efektifitas sehingga ditaati semua orang. Pasal 21 Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, menyebutkan sanksi yang dikenakan kepada pengelola zakat (amil zakat) yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.
Adapun Tujuan penelitian adalah (1) Untuk mengetahui sanksi hukum dalam Undang-undang nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.(2) Untuk mengetahui konsekuensi sanksi bagi pengelola zakat (amil zakat) dalam Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data primernya yaitu Undang-undang nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Sebagai data sekunder, yaitu buku-buku yang sesuai dengan masalah penelitian. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi yaitu dengan meneliti sejumlah kepustakaan dan kepustakaan yang dimaksud antara lain: kitab, buku-buku, hasil penelitian, internet dan lain-lain. Penelitian ini data dianalisis secara deskriptif normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif mencakup (penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum).
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sanksi hukum dalam Undang-undang nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat ditujukan pada pengelola zakat (amil). Tujuan pemberi sanksi dalam hukum Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.