Persolan lelang pada dasarnya harus dilakukan dengan pemberian informasi yang baner dan jelas, mengenai objek yang dilelangkan. Namun kenyatannya, ditemukan seseorang yang menang lelang tetapi tidak dapat menguasai objek lelang yang sudah dimenangkan karena masih dikuasai. Penelitian ini menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap pemenang lelang atas objek lelang yang masih dikuasai debitur. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis pendekatan yuridis empiris yang diperoleh melalui wawancara serta studi dokumentasi. Adapun metode analisisnya, menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Atas Objek Lelang yang Masih Dikuasai Debitur.
Adapun hasil penelitian ini yang pertama dari sisi hambatan, Factor yang menghambat eksekusi objek lelang adalah biasanya orang yang menempati objek tersebut enggan meninggalkan objek tersebut, atau enggan menyerahkan objek lelang yang sudah beralih pemilik, jadi dapat dikatakan bahwa perliaku debitur tidak sesuai dengan PMK Pasal 93 ayat (2). Kedua dari proses sisi eksekusi, proses eksekusi objek lelang yang masih dikuasai debitur, selanjutnya pemenang lelang tersebut harus mengajukan permohonan ke pengadilan untuk permohonan eksekusi objek tersebut. Ketiga dari sisi perlindungan hukum, bahwa undang-undang telah memfasilitasi pemenang lelang dapat mengajukan permohonan eksekusi dipengadilan. Perlindungan hukum pemenang lelang dalam perlindungan preventif, pemenang lelang berhak mendapatkan risalah lelang dan perlindungan hukum represif bagi pemenang Lelang, dapat meminta bantuan pengadilan untuk pengosongan objek lelang.