Tindak pidana jual beli narkotika diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Narkotika, bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dapat dipidana. Sepanjang tahun 2023, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah telah mengungkap 21 kasus tindak pidana jual beli narkotika dengan menangkap tersangka sebanyak 27 orang, dengan rincian 9 berkas yang ditangani Badan Narkotika Nasional Provinsi dan 12 berkas dilimpahkan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota masing-masing daerah. Pelaku tindak pidana jual beli narkotika menggunakan transaksi e-payment agar tidak mudah terdeteksi. Karena itu, penelitian ini akan fokus untuk mengetahui penggunaan alat bukti e-payment dalam tindak pidana jual beli narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dan analisis hukum acara pidana tentang penggunaan alat bukti e-payment dalam tindak pidana jual beli narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, kemudian data sekunder bersumber dari undang-undang, dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian berbentuk artikel, jurnal, skripsi yang berhubungan dengan penelitian.
Hasil penelitian ini yaitu pertama, penggunaan alat bukti e-payment dalam tindak pidana jual beli narkotika mengharuskan penyidik menangani aspek digital berupa transaksi melalui layanan agent BRILink, e-wallet dan mobile banking yang digunakan pelaku menjadi jejak utama untuk menentukan identitas pelaku, waktu, lokasi kejadian serta jumlah uang transaksi dengan menggunakan strategi penyadapan untuk melacak dan mengungkap pelaku tindak pidana jual beli narkotika menggunakan alat bukti e-payment. Kedua, proses pembuktian alat bukti e-payment termasuk perluasan dari cakupan alat bukti surat serta mempunyai kekuatan hukum jika informasi dapat dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan di persidangan.