Pengaturan dispensasi nikah bagi pasangan di bawah umur menjadi perhatian penting dalam melindungi hak anak serta mencegah dampak negatif pernikahan dini. Dalam Surat Edaran Bupati Pati No. 444.1/5879 tentang Percepatan Penurunan Stunting, mengharuskan adanya rekomendasi dari Dinas Sosial sebagai syarat administrasi bagi pasangan di bawah umur yang ingin mengajukan dispensasi nikah.Namun, aturan ini memunculkan persoalan karena dianggap tidak sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa pemberian dispensasi nikah tidak melibatkan intervensi dari bupati.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi tersebut berdasarkan perspektif Maṣlaḥah Mursalah dengan metode kualitatif dan pendekatan yuridis empiris.
Penelitian menunjukkan bahwa meskipun surat edaran daerah tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, aturan ini bertujuan melindungi masyarakat khususnya untuk mengurangi pernikahan dini dan angka stunting di Kabupaten Pati, yang sering terjadi akibat pernikahan dini. Dalam perspektif Maṣlaḥah Mursalah, kebijakan ini sesuai dengan prinsip kemaslahatan karena mencegah dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan anak dan kesejahteraan keluarga. Aturan ini juga sejalan dengan prinsip syariat Islam dan berfungsi sebagai langkah preventif yang efektif untuk menangani masalah sosial demi kemaslahatan bersama.