Mengkonsumsi produk makanan halal merupakan kewajiban umat muslim apalagi di Indonesia sendiri merupakan negara yang mayoritasnya beragama Islam. Pemerintah telah merespon secara positif pentingnya sertifkasi halal dan pencantuman label halal yang diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Namun di Kecamatan Genuk pelaku usaha produk pangan kemasan mencantumkan label halal secara mandiri yaitu label halal yang belum memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), sehingga bahan dan kandungan di dalamnya belum teruji secara klinis mengenai jaminan kehalalan dan keamanannya untuk dikonsumsi. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dari persoalan tersebut.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian non-doktrinal yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dua sumber yaitu sumber data primer dan sekunder, kemudian metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data dan Kesimpulan.
Hasil penelitiannya yaitu dalam praktik pencantuman label halal secara mandiri yang dilakukan oleh pelaku usaha murni berawal dari inisiatif mereka sendiri sebagai pemberi informasi bahwa produk yang dijualnya merupakan produk yang halal. Bahwa praktik pencantuman label halal secara mandiri menurut hukum islam itu sah dan tidak melanggar aturan asalkan tidak ditemukan bahan-bahan yang haram dalam proses pembuatannya. Bahwa praktik pencantuman label halal secara mandiri menurut Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1).

ABSTRACT:
Consuming halal food products is an obligation for Muslims, especially in Indonesia itself, which is a country where the majority are Muslim. The government has responded positively to the importance of halal certification and the inclusion of halal labels issued by the authorized institution, namely the Halal Product Guarantee Organizing Agency (BPJPH). However, in Genuk District, packaged food product business actors carry halal labels independently, namely halal labels that do not yet have halal certification from the Indonesian Ulema Council (MUI), so the ingredients and ingredients in them have not been clinically tested to guarantee halalness and safety for consumption. Thus, researchers are interested in conducting research on this problem.
The type of research used in this research is non-doctrinal research conducted directly in the field with an empirical juridical approach. This research uses a qualitative method with two sources, namely primary and secondary data sources, then the data analysis method uses a qualitative descriptive analysis method by means of data reduction, data presentation and conclusions.
The results of the research are that the practice of including halal labels independently carried out by business actors originates purely from their own initiative as providers of information that the products they sell are halal products. That the practice of attaching a halal label independently according to Islamic law is legal and does not violate the rules as long as no haram ingredients are found in the manufacturing process. That the practice of including halal labels independently according to Semarang City Regional Regulation No. 1 of 2021 concerning Halal Food Products is an action that violates the provisions of Article 25 paragraph (1).