Kumulasi gugatan perceraian dengan harta bersama telah diatur oleh pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Secara yuridis, hal tersebut diperbolehkan, akan tetapi dalam prakteknya kumulasi gugatan perceraian dengan harta bersama tidak diterima majelis hakim Pengadilan Agama Purwodadi. Seperti yang terdapat dalam putusan PA Purwodadi No. 2281/Pdt.G/2008/PA.Pwd.
Penelitian ini mengkaji tentang mengapa kumulasi gugatan perceraian dengan harta bersama ditolak oleh hakim Pengadilan Agama (PA) Purwodadi, dan apa dasar pertimbangan hakim dalam menolak kumulasi gugatan.
Metode penelitian yang digunakan skripsi ini yaitu studi dokumen (document research/library research), dengan analisis deskriptif normatif terhadap putusan PA Purwodadi No. 2281/Pdt.G/2008/PA Pwd.
Dalam penelitian ini didapat hasil, pertama, bahwa ketentuan kumulasi gugat cerai dengan harta bersama yang diajukan di Pengadilan Agama Purwodadi, tidak sejalan dengan hukum acaranya, yang mengacu Putusan MA Nomor 677 K/Sip/1972 bahwa menurut yurisprudensi dimungkinkan penggabungan gugatan-gugatan dari satu pihak dalam hal antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan erat, tetapi adalah tidak layak penggabungan dua perkara yang satu dijadikan gugatan rekonvensi terhadap perkara yang lainnya. Kedua, Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang tugasnya sudah diatur dalam undang-undang tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah ada, namun dalam prakteknya atau pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan, meskipun memiliki alasan yang dapat dibenarkan untuk memeriksa kumulasi gugatan cerai dengan harta bersama.