Nadzir dalam melakukan tugasnya berkewajiban mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang telah di atur oleh Menteri Agama. Nadzir berkewajiban membuat laporan secara berkala yang berisi tentang semua hal-hal yang berhubungan dengan tanggung jawabnya sebagai nadzir, laporan itu disampaikannya kepada Kepala KUA setempat, tembusannya dikirimkan kepada Majelis Ulama Kecamatan serta Camat setempat.
Permasalahan dalam skripsi ini adalah tidak adanya laporan pengelolaan wakaf oleh nadzir kepada KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis nadzir tidak melaporkan pengelolaan wakafnya kepada KUA Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, bagaimana ketentuan pelaporan yang ada di pasal 220 ayat 2, dan relevansinya dengan ketiadaan pelaporan para nadzir wakaf di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dengan pasal 220 ayat 2 dengan menggunakan metode analisis deskriptif.
Mengenai masalah pelaporan pengelolaan wakaf oleh nadzir kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ternyata tidak dilaksanakan maksimal artinya dari 20 nadzir yang bertugas di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tidak ada satupun yang melaporkan pengelolaan wakaf yang dikelolanya kepada Kantor Urusan Agama setempat. Para nadzir hanya mengetahui bahwa wakif menyerahkan kepada nadzir untuk menjaga agar tanah atau benda wakaf itu bisa dimanfaatkan oleh semua umat, dan untuk masalah laporan pengelolaan wakaf dari nadzir tidak mengetahui. Sehingga nadzir di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak belum mempunyai sifat profesional guna melakukan kewajibannya karena kurangnya sosialisasi dari Kantor Urusan Agama setempat.
Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 220 ayat 2 menyatakan bahwa Nadzir mempunyai kewajiban untuk melaporkan semua hasil dari pengelolaan wakafnya kepada KUA Kecamatan setempat. Semua dari hasil pengelolaanya yaitu menyimpan lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakaf, memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf, memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf, menyelenggarakan pembukuan atau administrasi. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka terdapat sanksi tegas bagi yang melanggarnya.
Pelaporan pengelolaan wakaf di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tidak sesuai dengan kewajiban nadzir yang tercantum dalam KHI pasal 220 ayat 2 yakni kewajiban melaporkan pengelolaan wakafnya kepada KUA setempat. Dan sanksi yang seharusnya diberikan kepada para nadzir yang tidak melaksanakan kewajibannya, di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak sanksi tersebut tidak berlaku.