Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf. Implikasi dari adanya PP tersebut salah satunya adalah pembinaan nazhir yang harus dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) ataupun Kementerian Agama (Departemen Agama) kepada para nazhir. Obyek penelitian ini bertempat di Kecamatan Kebonagung khususnya berkenaan dengan pelaksanaan pembinaan nazhir sebagaimana diatur dan dijelaskan dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004.
Dari latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang mendasar yakni bagaimana pelaksanaan pembinaan nazhir di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak dan bagaimana efektifitas pembinaan nazhir di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.
Metodologi penelitian yang digunakan sebagai penunjang adalah metodologi penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisa data menggunakan teknik analisa deskripstif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan nazhir yang dilakukan di Kecamatan Kebonagung masih cenderung pada pola perwakilan dan belum dilakukan kepada nazhir secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dana dan tempat. Selain itu, untuk menunjang terlaksananya hasil pembinaan nazhir, diterapkan metode domino effect. Namun pada kenyataannya, metode tersebut tidak berhasil karena adanya ego dari nazhir yang mengikuti pembinaan nazhir. Indikator ini terlihat dari tidak adanya sosialisasi dari nazhir yang pernah mengikuti pembinaan kepada nazhir lain yang tidak atau belum mengikuti pembinaan nazhir. Hal ini menunjukkan bahwasanya pembinaan nazhir masih belum efektif karena belum dilaksanakan secara menyeluruh. Ditinjau dari PP No. 42 Tahun 2006, pembinaan nazhir yang dilaksanakan di Kecamatan Kebonagung belum dapat dikatakan efektif karena masih hanya seputar legalitas perwakafan namun juga belum dilaksanakan secara keseluruhan khususnya menyangkut legalitas persyaratan lokalitas nazhir dengan harta wakaf yang dikelolanya serta tidak adanya upaya pengembangan pengelolaan wakaf.