Dengan lahirnya UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama, pada pasal 49 yang sekarang juga meliputi perkara-perkara bidang Ekonomi Syari’ah.
Perbankan syari’ah merupakan akad yang berkaitan dengan prinsip hukum islam, yang dilakukan oleh orang muslim atau non muslim yang dengan sendirinya menundukkan diri dalam hukum Islam. Oleh karena itu ketika terjadi sengketa diantara mereka Peradilan Agama yang berwenang untuk menyelesaikannya sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Sebagaimana pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 serta diperkuat dengan lahirnya UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, khsusunya pasal 55 terkait penyelesaian sengketa Perbankan Syari’ah.
Namun dari fakta tersebut, muncul permasalahan kewenangan peradilan agama secara absolut terkait penyelesaian sengketa Perbankan Syari’ah, dimana dengan lahirnya UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah masih membuka kesempatan bagi peradilan umum untuk menyelesaiakan sengketa perbankan syari’ah.
Skripsi ini merupakan penelitian dokumen, yaitu dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah, dan buku penunjang berupa sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan data kualitatif. Dalam hal ini data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan konten analisis yaitu menggambarkan secara sistematik dan akurat atau mengenai bidang tertentu sebagai metode analisis data.
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kewenangan Peradilan Agama terkait penyelesaian sengketa Perbankan Syari’ah belum dapat dilaksanakan secara sepenuhnya. Padahal kewenangan dalam bidang sengketa ekonomi syari’ah merupakan kewenangan secara absolut bagi Peradilan Agama. Dalam kesempatan ini saya mengambil sampel terkait penyelesaian sengketa Perbankan Syari’ah yang dilaksanakan Pengadilan Agama Purbalingga dalam putusan No.1047/Pdt.G/2006/PA Pbg. Hal ini sebagai wujud bahwa dalam prakteknya belum sepenuhnya Peradilan Agama sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa perbankan syari’ah.
Melihat pada kenyataan tersebut, aturan yang ada mengenai payung hukum bagi Peradilan Agama tentang kewenangan dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syari’ah masih terdapat permaslahan, yang berpengaruh pada keagamaan umat Islam.