Perkawinan suami dalam iddah isteri pada kenyataannya banyak terjadi dalam masyarakat, padahal dalam Surat Edaran No: D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam Tentang poligami dalam iddah Istri sudah mengatur tentang pernikahan tersebut. Dari fakta tersebut muncul permasalahan Bagaimana pola perkawinan suami dalam iddah isteri di KUA Kecamatan Tlogowungu dan bagaimana pelaksanaan Surat Edaran No: D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam Masalah poligami dalam iddah isteri terhadap peristiwa perkawinan suami dalam iddah isteri di KUA Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati pada bulan Januari- Agustus tahun 2009.
Skripsi ini merupakan jenis penulisian lapangan (field research) yaitu kegiatan penulisian yang dilakukan pada subyek dengan berdasarkan survey pendahuluan. Dengan menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi dan wawancara untuk memperoleh data dan metode deskriptif yang menggambarkan sifat atau keadaan yang di jadikan obyek penulisian sebagai metode analisis data.
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Dalam salah satu peristiwa perkawinan suami dalam iddah di KUA Tlogowungu terjadi poligami liar yang timbul akibat suami merujuk isteri yang telah ditalak raj’i padahal sebenarnya ia telah menikah lagi dengan wanita lain. Karena pada dasarnya suami isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan, terbukti dengan masih adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak Hal ini terjadi karena kurang tegasnya pihak KUA sebagai lembaga yang menangani masalah tersebut dalam menegakkan peraturan berupa Surat Edaran No: D.IV/E.D/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam masalah poligami dalam iddah isteri .
Karena jika dibiarkan akan menimbulkan ketidakadilan bagi beberapa pihak. Hal itu berarti bertentangan dengan salah satu prinsip hukum islam yakni keadilan dan tujuan dari hukum islam yakni untuk kemaslahatan umat karena pada hakekatnya suami isteri yang masih dalam iddah talak raj’i itu masih dalam ikatan perkawinan dan masih ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara keduanya.
Melihat pada kenyataannya Surat Edaran belum memenuhi persyaratan kaidah hukum atau aturan yang benar-benar efektif dijalankan. Dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran No: D.IV/E.D/17/1979 Dirjen Bimbaga masalah poligami dalam iddah isteri belum atau tidak efektif jika diterapkan di KUA Tlogowungu.