Ikatan perkawinan yang sakinah mawaddah wa rahmah selalu menjadi dambaan pasangan suami istri. Harapan manusia kadang tidak sejalan dengan realita, begitu juga dalam hal perkawinan, perceraian terkadang tidak dapat dihindarkan dan menjadi pilihan mengakhiri ikatan perkawinan.
Secara ushuliyah keabsahan suatu perkara dipandang dari kelengkapan rukun dan syaratnya, jika rukun dan syaratnya sudah lengkap maka tidak ada halangan untuk mengatakan bahwa perbuatan tersebut sah. Sama halnya dengan perceraian, dalam konsep fiqih jumhur, terlebih Fiqih Syafi’iyah jika rukun dan syaratnya sudah lengkap, yakni : 1. Suami (lengkap dengan persyaratannya), 2. Istri (lengkap dengan persyaratannya) dan 3. Redaksi (sighat) talaknya (lengkap dengan persyaratannya) sudah lengkap, dalam “kacamata” fiqih perceraianya sah dan ikatan perkawinan terputus.
Perceraian dalam Hukum di Indonesia bagi Umat Islam aturannya termaktub dalam beberapa pasal UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang perceraian. Berbeda dengan konsep fiqih, keabsahan perceraian dalam “kacamata” Hukum Islam di Indonesia tidak hanya dengan kelengkapan rukun dan syaratnya, putusan pengadilan adalah justifikasi akhir perceraiannya sah dan tidaknya, serta ikatan perkawinannya terputus atau tidak. Hal ini karena talak dalam prespektif Hukum Islam di Indonesia adalah ikrar di depan sidang pengadilan.
Faktanya, sebagaimana dalam objek penelitian penulis yakni perceraian di Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, terdapat praktek perceraian yang menganggap bahwa keabsahan perceraian adalah dalam “kacamata” fiqih. Hal ini sebagaimana dipaparkan dalam kasus-kasus yang terjadi di seluruh desa di Kecamatan Mangaran yang berjumlah enam (6) desa. Dalam pandangan mereka (Narasumber perceraian), Hukum Islam tentang perceraian yang diatur oleh Hukum Positif dengan melibatkan pengadilan tiada lain hanya sebagai administrasi.
Praktek perceraian tanpa putusan Pengadilan Agama dengan dalih keabsahan dalam pandangan Hukum Agama (fiqih) sejatinya mencederai universalitas konsep fiqih. Karena keabsahan fiqih dipandang secara parsial dengan hanya memandang dari sisi rukun dan syaratnya.
Mengambil jalan perceraian hal yang tidak mudah, prosedur yang telah diatur untuk pra-perceraian, kemaslahatan dan konsep hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat adalah hal yang juga menentukan keabsahan hukum. Sehingga hukum tidak “kaku” dan representatif dengan keadaan mayarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.