Dalam prosesi akad nikah, perwakilan perwalian sudah mentradisi dalam masyarakat Indonesia. Yang mana wali nikah hadir walaupun sudah di wakilkan. Hal ini terjadi dengan berbagai alasan, bisa saja wali kurang siap menjadi wali sehingga grogi. Ada juga karena faktor praktis dengan menyerahkan sepenuhnya kepada petugas. Dan ada juga faktor keinginan agar pernikahan anaknya dilakukan oleh orang yang benar-benar mengerti masalah agama.
Pokok permasalahan yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat Imam Taqiyuddin al Hishni asy Syafi’i tentang perwakilan perwalian dalam majelis akad nikah? dan bagaimana relevansi pendapat Imam Taqiyuddin al Hishni asy Syafi’i dengan konteks sekarang di Indonesia?
Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research), oleh karena itu data-data sebagai penunjang penelitian, penulis dapatkan dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, deduktif dan komparatif. Hal ini penulis lakukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif.
Setelah penulis memperoleh data-data dan menganalisisnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa menurut Imam Taqiyuddin al Hishni asy Syafi’i menilai bahwa hadirnya wali menyaksikan akad nikah yang telah diwakilkan dapat menyebabkan akad nikah menjadi tidak sah.
Lebih lanjut tentang adanya hadirnya wali nikah yang telah diwakilkan tersebut, kenyataan yang terjadi dalam masyarakat berbeda dengan pendapat para fuqaha’. Hal ini diindikasi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, akad nikah sah meskipun wali nikah yang telah diwakilkan hadir bersama wakil. Sedangkan pendapat yang kedua, akad nikah tidak sah dengan hadirnya wali nikah bersama wakil dalam prosesi akad nikah. Pada pendapat yang pertama itu banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia. Sedangkan pendapat yang kedua diikuti oleh Imam Taqiyyuddin al Hishni asy Syafi’i yang merupakan salah satu tokoh besar dalam dunia Islam. Perbedaan pendapat diantara Imam Taqiyyuddin al Hishni asy Syafi’i dengan praktek mayoritas penduduk di Indonesia yang dominan menggunakan konsep al ’adatul Muhakammah (adat dipertimbangkan dalam menetapkan hukum) sebagai faktor perubahan hukum menjadikan hukum bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Sebagaimana terdapat dalam praktek akad nikah masyarakat Indonesia tidak mempersoalkan tentang hadirnya Muwakkil dan Wakil dalam satu majelis waktu akad nikah berlangsung.