Murabahah dalam perspektif fiqh merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah (bai’ al-amanah) selain jual beli wadhi’ah, jual beli tauliyah. Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan yang diambil oleh penjual pun diberitahukan kepada pembeli. Murabahah merupakan skim fiqh yang paling populer diterapkan perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah (LKS) seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Murabahah didefinisikan sebagai jasa pembiayaan dengan bentuk transaksi jual beli BMT dengan nasabah dengan pembayaran angsuran. Pada prinsipnya didasarkan pada 2 (dua) elemen pokok, yaitu harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas margin atau keuntungan. Namun maraknya penerapan murabahah dalam perbankan syariah dan BMT menuai kritikan yang berasal dari ulama itu sendiri. Diantara dari sekian kritikan yang dilontarkan antara lain tentang pelaksanaan akad murabahah, pengadaan barang dalam pembiayaan atau penggunaan wakalah dalam hal pengadaan barang sampai kepada penentuan margin dalam murabahah.
BMT “NU SEJAHTERA” Mangkang Semarang, sebagai lembaga keuangan syariah tidak menutup kemungkinan terdapat ketidaksesuaian dalam melakukan praktek pembiayaan murabahah, sehingga perlu diteliti bagaimana pelaksanaan akad Murabahah di BMT “NU SEJAHTERA” Mangkang semarang? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadapa pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT ini?
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (fiel research). Adapun tehnik pengumpulan data meliputi dokumentasi, dan wawancara. Sedangkan teknik analisisnya adalah analisis deskriptif. Yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan-keadaanyang mungkin terdapat dalam situasi tertentu serta mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan. Data yang diperoleh akan dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari fenomena yang terjadi pada pada pembiayaan murabahah di BMT “NU SEJAHTERA” Mangkang Semarang.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dalam akad murabahah di BMT “NU SEJAHTERA” terdapat penggunaan kata soohibul Maal dan Mudhorib dalam akadnya. Namun penggunaan kedua kata ini tidaklah menghilangkan esensi akad murabahah. Karena dalam konsep hukum Islam, yang menjadi pegangan atau dipakai dalam sebuah akad (transaksi) adalah maksud dan maknanya, bukan lafazh dan bentuknya.
Dalam hal pengadaan barang dalam praktek pembiayaan murabahah yang menyerahkan sepenuhnya kepada nasabah untuk membeli barang sendiri setelah proses akad terjadi, belumlah sesaui dengan aturan hukum Islam, karena seolah BMT menjual barang yang bukan dalam tanggungannya. Begitu pula dalam hal penentuan margin yang masih terlihat menyandarkan proses yang dilaluinya telah menggunakan informasi tingkat suku bunga secara langsung.