Dalam skripsi ini Negara Tanpa Penjara, bahwa penjara tidaklah memberi manfaat dalam penegakan hukum di negeri ini, dan fungsinya hanya bermanfaat ketika itu saja, dan pelaksanaan pidana penjara di Indonesia sangat diragukan. Hazairin berpendapat bahwa pidana penjara bukan hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, melainkan juga menimbulkan akibat-akibat negatif, bahkan narapidana akan menjadi lebih jahat lagi dari yang sebelumnya setelah keluar dari pidana, terpidana cenderung akan melakukan kejahatan lagi setelah keluar dari penjara, dan juga menyebabkan dehumanisme, berisiko terjadi prisonisasi, menimbulkan cap jahat (stigma), bahkan masyarakat akan menolak dengan kehadiran mantan narapidana. Sehingga permasalahan yang muncul adalah bagaimana titik temu pemikiran Hazairin dalam hukum pidana Islam dan aplikabilitas pemikiran Hazairin tentang Negara Tanpa Penjara dalam pemidanaan di Indonesia.
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, salah satu sifat metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-analitik, yaitu dengan menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data atas beberapa tokoh tersebut kemudian akan diperoleh sebuah kesimpulan, dalam data tersebut yang menjadi sumber primer adalah buku karangannya Hazairin yang berjudul Tujuh Serangkai Tentang Hukum. Hazairin juga menggunakan metode hermeneutik karena pendekatan sosio-historis dengan membaca situasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya di sekitar fakta yang dijadikan obyek penelitian secara kronologis-historis. Dalam Penelitian ini dapat dimasukkan dalam kategori pemikir utopia, karena ia masih menggunakan asumsi-asumsi lama dalam membangun ide-idenya, yaitu dengan memulihkanya kembali hukum pidana Islam dalam pemidanaan di Indonesia sebagai alternatif pengganti dari pidana penjara, yang masing-masing menggunakan paradigma lama dalam membaca sejarah perubahan dari yang modern kembali ke masa lampau yang dikorelasikan dengan perkembangan sekarang.
Temuan dari hasil penelitian ini adalah bahwa analisis Hazairin juga menyebutkan usaha untuk memulihkan pidana penjara yaitu dengan kembalinya hukum pidana Islam yang menurut Hazairin sesuai dengan Pancasila. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa diartikan dengan (penanaman kesadaran agama dalam jiwa manusia atau dalam menghukum harus sesuai dengan agamanya masing-masing), dan juga berdasar pada sila yang kelima dengan berpedoman Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (pengembangan kesadaran kemanusiaan melalui pendidikan moral dan keadilan), sehingga akan terciptanya keadilan dan ketentraman dalam kehidupan sosial. Namun analisis Hazairin tersebut dengan memulihkanya kembali hukum pidana Islam tidak bisa diaplikasikan dalam sebuah hukuman yang ada di Indonesia, karena dalam kenyataannya hukuman yang sering digunakan atau diputuskan oleh hakim untuk pelaku tindak kejahatan adalah hukuman penjara. Sehingga temuan dari Hazairin tersebut belum bisa difungsikan atau diaplikasikan di dalam pemidanaan di Indonesia.