Suatu perkawinan yang tercatat akan menentukan status antara suami isteri yang sah sedangkan perkawinan yang tidak tercatat menghilangkan hak suami dan istri untuk menuntut secara hukum. Dengan kata lain, wanita tidak mendapat perlindungan hukum. Yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pencatatan perkawinan perspektif jender? Apa akibat hukum pencatatan perkawinan perspektif jender?
Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data Primer, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Undang-Undang tentang Pokok Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam. Sebagai data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara: a.Mengumpulkan kitab-kitab fiqih; b. memilih kitab-kitab fiqih tertentu; c.membaca kitab fiqih yang telah dipilih; d. mencatat isi kitab; e.menterjemahkan isi catatan; f. menyarikan isi catatan; g. mengklasifikasikan sari tulisan; h. klasifikasi yang lebih spesifik, sedangkan metode analisisnya adalah dengan cara menganalisis dan menggambarkan pencatatan perkawinan dalam perspektif jender.
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan tidaklah menentukan "sah"-nya suatu perkawinan, tapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif. Sedangkan soal "sah"-nya perkawinan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan tegas menyatakan pada pasal 2 ayat 1, bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". KHI memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada pasal 5 dan 6. Aturan-aturan di dalam KHI ini sudah melangkah lebih jauh dan tidak hanya bicara masalah administratif. Perkawinan tidak tercatat menurut perspektif gender memiliki akibat hukum yang sangat merugikan kaum wanita dan anak-anak dari perkawinan tidak tercatat tersebut. Secara hukum, perkawinan tidak tercatat hanya menempatkan perempuan dalam posisi yang rendah. Suatu perkawinan yang tidak tercatat akan menghilangkan hak istri untuk menuntut secara hukum. Dengan kata lain, wanita tidak mendapat perlindungan hukum. Perkawinan yang demikian bertentangan dengan aspek kesetaraan jender. Di samping penjelasan di atas sebenarnya dari perspektif gender, pernikahan tidak tercatat juga berdampak negatif bagi suami manakala semisal istrinya meninggal sedangkan istrinya seorang pekerja yang mempunyai gaji tinggi, maka suaminya tidak mendapatkan harta dari istri yang meninggal tadi