Di jelaskan dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahwa apabila suatu perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul. Namun dalam kasus yang penulis teliti walaupun perceraian yang terjadi adalah qobla dukhul namun dalam putusan majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugat rekonpensi dari tergugat dalam konpensi yaitu tuntutan nafka mut’ah, dengan mewajibkan kepada suami untuk memberikan mut’ah kepada istri.
Adapun tujuan penelitian adalah (1) Mengetahui putusan dan dasar pertimbangan majelis hakim dalam penyelesaian perkara No. 535/Pdt.G/2007/PA.Kudus di Pengadilan Agama Kudus dalam hal pemberian Mut’ah terhadap istri qobla dukhul. (2) Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus pemberian nafkah mut’ah terhadap istri qobla dukhul menurut Hukum Islam dan Hukum positif.
Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). (1) Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. (2) Sebagai sumber informasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah Majelis Hakim yang memutuskan perkara No.535/Pdt.G/2007/PA.Kudus dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan wawancara. (3) Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, content analysis.
Hasil penelitian menunjukkan Pertama, Landasan atau dasar hukum yang digunakan oleh majelis Hakim dalam putusan No. 535/Pdt.G/2007/PA.Kds tentang penetapan pemberian mut’ah terhadap istri qobla dukhul adalah berdasarkan Al-Qur’an surat Al-Baqarah 241 yang didalamnya menerangkan tentang kewajiban seorang suami terhadap istri yang akan diceraikan untuk memberikan nafkah mut’ah sebelum perceraian itu benar-benar terjadi, dan mengenai KHI Pasal 149 Hakim berpendapat bahwa pasal tersebut bukan merupakan sebuah larangan untuk memberikan mut’ah kepada istri yang bercerai dalam keadaan qabla dukhul. Namun keterangan tersebut berarti mut’ah itu boleh diberikan boleh juga tidak ketika istri itu dalam keadaan qabla dukhul. Kedua Menurut hukumnya selain surat Al-Baqarah ayat 241 tersebut terdapat beberapa ayat lain yang dapat membenarkan keputusan Majelis Hakim yaitu Surat Al-Ahzab : 49, Surat Al-Ahzab ayat : 28 selain itu terdapat juga pendapat imam yang dapat memperkuat putusan tersebut yaitu pendapat imam Abu Hanifah.