Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu membayarnya dengan persyaratan tertentu dan diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan dengan persyaratan tertentu pula. Sedangkan pajak adalah kewajiban yang ditetapkan bagi warga negara yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan undang-undang, Dengan perkataan lain sumber hukum zakat adalah firman Allah sedangkan pajak sumber hukumnya adalah undang-undang yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah sebagai ulil amri.
Kondisi muslim Indonesia dalam kewajiban membayar zakat dan pajak mempunyai dua kewajiban yaitu membayar zakat dan pajak sekaligus. Tetapi zakat hanya dikenakan kepada orang-orang yang memiliki harta dengan persyaratan tertentu, dan bagi yang tidak mampu maka dia akan menjadi orang yang berhak menerimanya. Dalam hal pajak semua warga negara yang berpenghasilan dikenakan pajak. Masdar Farid Mas’udi mengatakan pemisahan lembaga zakat dan pajak adalah suatu hal yang sesat dan menyesatkan. Karena konsep zakat adalah merupakan konsep pajak, zakat sebagai ruhnya dan pajak sebagai badannya. Oleh karena itu orang yang membayar pajak harus diniati membayar zakat. Dan dengan konsep pajak sebagai zakat menurut Masdar Farid Mas’udi maka konsep keadilan dan kesejahteraan masyarakat akan tercapai.
Dari uraian tersebut, penulis tertarik ketika Masdar Farid Mas’udi berbicara tentang konsep penyatuan zakat dan pajak, dimana telah menjadi keyakinan umum bahwa zakat dan pajak merupakan dua kewajiban yang berbeda.
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library Research), yakni meneliti buku-buku yang berhubungan dengan objek kajian yang sedang disusun. Untuk menganalisisnya data, yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penulis mendeskripsikan pandangan Masdar Farid Mas’udi, dengan dianalisis secara mendalam sehingga diperoleh gambaran pemikiran Masdar Farid Mas’udi dengan jelas.
Kesimpulan akhir peneliti, penulis menyatakan bahwa Masdar Farid Mas’udi dalam masalah zakat (pajak) mengabungkan keduanya artinya bagi kaum muslimin yang membayar pajak (dengan spirit zakat) kepada negara/pemerintah, maka gugurlah (terpenuhi) kewajiban agamanya, tidaklah berarti menggugurkan kewajiban untuk membayar zakat. Pajak merupakan hal yang hanya menyangkut urusan duniawi, sedangkan zakat bukan saja masalah hablum minannas (hubungan antara sesama manusia) tetapi juga mengandung muatan hablum minallah (hubungan antara manusia dengan tuhan). Jika zakat disatukan dengan pajak, maka syari’at dari zakat akan hilang, dan menjadi tidak penting lagi, zakat bukan lagi suatu kewajiban melainkan akan terkesan sebagai suatu anjuran yang tidak bersifat memaksa bagi umat Islam.