Kesaksian merupakan salah satu alat bukti penting dalam
mengungkap tindak pidana pembunuhan. Namun, ketika
saksi merupakan anak di bawah umur, muncul persoalan
hukum mengenai validitas dan kekuatan kesaksiannya.
Praktiknya, aparat penegak hukum sering menghadapi
dilema antara perlindungan anak dan kebutuhan pembuktian
hukum. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji
bagaimana kekuatan kesaksian anak dalam perkara tindak
pidana yang ditangani oleh Polrestabes Semarang. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan kesaksian anak di
bawah umur dalam perkara pembunuhan ditinjau dari
perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris
dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui
wawancara dengan penyidik dan studi literatur terhadap
KUHAP serta kitab fikih jinayah. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kesaksian anak di bawah umur dapat
diterima dengan syarat sebagaimana diatur dalam dalam
hukum positif, Pasal 184 ayat 1 KUHAP dan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak. Dalam hukum pidana Islam, kesaksian anak
belum memenuhi syarat sebagai alat bukti utama (syahadah),
namun tetap memiliki nilai pembuktian dengan syarat salah
satunya kesaksian diberikan terhadap sesama mereka (anak).
Dengan demikian, penting adanya pedoman teknis yang jelas
dalam memperlakukan kesaksian anak agar tetap adil dan
sesuai prinsip perlindungan anak.