Kolaborasi Kesbangpol merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan antara pemerintah daerah dan berbagai pihak, khususnya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini menyoroti strategi kolaborasi yang dilakukan oleh Kesbangpol Jakarta Utara dalam menghadapi konflik sosial yang kerap muncul, serta mengevaluasi mengapa tingkat penyelesaian konflik di wilayah ini tergolong rendah dibandingkan dengan wilayah lain di DKI Jakarta. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik kolaborasi yang dilaksanakan oleh Kesbangpol, serta mengidentifikasi factor faktor yang mempengaruhi penyelesaian konflik di Jakarta Utara.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori Collaborative Governance dari Kirk Emerson digunakan sebagai pisau analisis dalam memahami dinamika kerja sama antarpihak.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kolaborasi yang dilakukan Kesbangpol Jakarta Utara bersama FKDM telah dilaksanakan melalui forum koordinasi, pemantauan wilayah, serta pelibatan masyarakat dalam deteksi dini konflik. Namun, kolaborasi tersebut masih belum berjalan optimal akibat sejumlah kendala, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kepercayaan publik, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan kurangnya kapasitas sumber daya manusia. Rendahnya efektivitas penyelesaian konflik sosial di Jakarta Utara dibandingkan wilayah lain disebabkan oleh hambatan institusional, faktor sosial, serta minimnya pelibatan aktor non pemerintah secara aktif. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sinergi lintas sektor, serta dukungan kebijakan yang lebih konkret diperlukan untuk menciptakan mekanisme kolaborasi yang lebih responsif dan berkelanjutan.