Kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia semakin meningkat, salah satunya adalah kasus pelecehan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya di Lubuk Basung. Pelaku didakwa berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan tuntutan 15 tahun penjara dan denda Rp5.000.000.000. Namun, pada 26 Juli 2023, Majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan pelaku karena tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan pelaku secara sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam putusan bebas tersebut dan mengkaji perspektif hukum pidana Islam terhadap pencabulan yang korbannya adalah anak kandung. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi literatur terhadap dokumen hukum dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan Majelis Hakim didasarkan pada lemahnya alat bukti, termasuk keterangan saksi yang tidak konsisten dan visum et repertum yang tidak mengaitkan pelaku dengan tindak pidana. Penulis berargumen bahwa keterangan anak korban dan bukti lainnya seharusnya cukup untuk membuktikan unsur pidana. Dalam hukum Islam, tindakan pelaku termasuk jarimah ta`zir, di mana hukuman diserahkan kepada Majelis Hakim. Meskipun kesaksian anak umumnya tidak diterima, pendapat Imam Malik membolehkan penerimaan kesaksian anak jika didukung bukti lain.