Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan gerakan sosial di media sosial dalam isu pemakzulan Presiden Joko Widodo di Indonesia dan Presiden Yoon Suk-Yeol di Korea Selatan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang memicu gerakan sosial, mekanisme mobilisasi, serta dampak yang dihasilkan dari aksi-aksi tersebut terhadap sistem demokrasi di masing-masing negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua gerakan sosial muncul sebagai respons terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan, dinamika dan hasilnya sangat dipengaruhi oleh konteks politik dan kelembagaan yang berbeda. Di Korea Selatan, gerakan sosial berhasil mendorong pemakzulan Yoon Suk-Yeol melalui mobilisasi massa yang terorganisir dan dukungan dari lembaga yudikatif, sedangkan di Indonesia, meskipun terdapat tekanan publik yang signifikan, tuntutan pemakzulan Jokowi tidak mendapatkan respons institusional yang sama. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang efektivitas gerakan sosial dalam mendorong akuntabilitas pemerintah dan memperkuat demokrasi.