Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika adaptasi sosial dan perjuangan kewargaan masyarakat pesisir yang terdampak banjir rob di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Banjir rob yang telah berlangsung lebih dari satu dekade telah menimbulkan dampak multidimensional terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari kerusakan infrastruktur, terganggunya akses terhadap air bersih, pendidikan, hingga hilangnya sumber mata pencaharian. Dalam menghadapi kondisi tersebut, masyarakat Sayung tidak hanya melakukan adaptasi fisik dan ekonomi, seperti peninggian rumah dan perubahan profesi, tetapi juga menempuh berbagai bentuk perjuangan politik kewargaan untuk menuntut hak- hak dasar mereka.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan dan pendekatan fenomenologi untuk menggali pengalaman subjektif warga yang terdampak. Teori politik kewargaan Kristian Stokke digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana warga negara secara aktif mengklaim hak melalui praktik sosial-politik di tengah keterbatasan respons negara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mempraktikkan bentuk-bentuk perjuangan seperti pengajuan proposal pembangunan, aksi demonstrasi, hingga mobilisasi digital melalui media sosial. Sementara itu, respon pemerintah dinilai belum optimal karena keterbatasan sumber daya dan lemahnya koordinasi antarlembaga. Penelitian ini menyoroti pentingnya integrasi antara strategi adaptasi berbasis komunitas dan respons kebijakan negara yang inklusif dan berkelanjutan. Secara teoretis, studi ini memperluas penerapan konsep kewargaan dalam konteks bencana ekologis dan menegaskan bahwa hak atas lingkungan yang layak merupakan bagian integral dari hak kewargaan yang harus dijamin oleh negara. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan publik yang responsif terhadap kelompok masyarakat rentan serta memperkaya khazanah kajian sosiologi politik di ranah bencana dan perubahan iklim.