Adanya persaingan antar bank syariah dalam menarik minat nasabah dan berlomba-lomba dalam memberikan keringanan di dalam pembayaran atau angsurannya, dan ditemukan adanya perbedaan yang mencolok dengan jumlah angsuran dan beban nisbah yang harus diterima pada pembiayaan KPR, sehingga nasabah lebih memilih mengajukan take over ke BRI Syariah Cabang Serang, guna mendapatkan keringanan dalam angsuran perbulannya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan take over pada perbankan syariah studi kasus take over KPR dari BMI ke BRI Syariah Cabang Serang). Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pelaksanaan take over KPR menggunakan akad qardh dan murabahah di BRI Syariah Cabang Serang. dan bagaimana relevansinya pembiayaan take over dengan akad qardh dan murabahah di BRI Syariah Cabang Serang dengan fatwa DSN tentang pengalihan utang.
Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan), dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa interview, observasi dan dokumentasi. Dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan masalah normatif yaitu data yang terkumpul, kemudian dihadapkan dengan ketentuan hukum yang sebenarnya, apakah hukum syara’ mengatur demikian atau tidak. Sedangkan, metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pola pikir induktif.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa aplikasi pembiayaan take over dengan akad qardh dan murabahah di BRI Syariah Cabang Serang dilaksanakan dengan memberikan qardh kepada nasabah untuk melunasi sisa hutang pokok yang ada di BMI, karena asset sudah menjadi milik nasabah kemudian nasabah menjualnya kepada BRI Syariah guna melunasi qardh tersebut, karena asset tersebut sudah menjadi milik BRI Syariah, kemudian pihak BRI Syariah menjual asset yang menjadi miliknya kepada nasabah tersebut dengan pembayaran secara murabahah, dengan begitu terjadilah transaksi take over.
Adapun pelaksanaan pembiayaan take over dari akad qardh ke murabahah dilaksanakan dalam jangka waktu dua hari. Menurut Islam aplikasi pembiayaan take over menggunakan akad qardh dan murabahah ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena aplikasi ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan dilakukan secara tertulis dan sesuai dengan pelaksanaannya yang dalam Islam sangat dianjurkan, dan pelaksanaan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan fatwa DSN no 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang.