Menyikapi dan mencermati pendapat Abdul Mannan muncul asumsi bahwa konsep kebijakan fiskal dalam aliran ekonomi modern belum berhasil dengan baik dan mengalami kendala. Sehingga perlu meneliti potret kebijakan fiskal dalam perekonomian Islam pada masa Nabi Muhammad SAW, dan Khulafa al-Rasyidin. Perumusan masalah yaitu bagaimana konsep M. Abdul Mannan tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam? Bagaimana aktualisasi konsep M. Abdul Mannan dengan kebijakan fiskal di Indonesia?
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Data primer adalah Buku-buku yang dimaksud di antaranya Muhammad Abdul Mannan yang berjudul: 1) Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Terj. M. Nastangin; 2) The Making Islamic Economic Society. Data sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi dokumentasi yang telah ada. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik dokumentasi atau studi documenter. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Menurut Mannan, prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Yang dimaksud nilai material adalah nilai yang berguna bagi jasmani manusia. Contoh, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal atau lebih dikenal sandang, pangan, papan. Yang dimaksud nilai spiritual adalah nilai yang berguna bagi rohani manusia. Nilai spiritual dibagi lagi menjadi nilai religi (agama), nilai estetika (keindahan, seni), nilai etika (moral) dan nilai logika (kebenaran). Pendapat Mannan belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Pelaksanaan zakat di Indonesia selama ini lebih merupakan kegiatan masyarakat yang ingin menyucikan hartanya meskipun sudah diaktualisasikan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat. Dengan demikian diperlukan berbagai macam penelitian yang berkaitan dengan dampak alokasi, distribusi serta stabilisasi kegiatan zakat sebagai salah satu unsur kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Demikian pula masalah wakaf yang merupakan satu instrumen ekonomi Islam ternyata belum masuk dalam kebijakan fiskal.
Meskipun zakat tidak sepenuhnya diberdayakan di Indonesia dan tidak bisa masuk dalam kebijakan fiskal tetapi penerapan zakat lewat lembaga swasta sudah membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Demikian juga peran dan fungsi wakaf belum masuk dalam kebijakan fiskal, namun wakaf pun telah banyak membantu pemerintah dalam perputaran ekonomi di Indonesia.