Pada masyarakat adat Dayak Iban, apabila seorang istri atau suami mengajukan cerai, hal itu dibolehkan asalkan istri atau suami bersedia membayar imbalan berupa suatu barang yang disebut "sebuah tajau tambah sisik nasi oleng beras". Rumusan masalah adalah bagaimana hukum adat Dayak Iban Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang tentang cerai gugat? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap hukum adat Dayak Iban di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dalam cerai gugat? Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis. Data Primer, yaitu hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat dan beberapa orang yang secara langsung melakukan gugat cerai. Sebagai data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan interview (wawancara), dokumentasi, observasi. Data hasil penelitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Metode ini diterapkan dengan cara menganalisis dan menggambarkan pelaksanaan cerai gugat dalam hukum adat Dayak Iban dan akulturasi antara hukum Islam dengan hukum adat Dayak Iban di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang.
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam Hukum Islam bahwa perceraian dengan memberi mut'ah ini tidak memberatkan suami karena disesuaikan dengan kemampuan suami. Berbeda halnya dengan hukum Dayak Iban yang membebani suami dengan keharusan memberi ganti rugi atau tebusan berupa uang pasasarah sebesar 3000.000 rupiah ditambah "sebuah tajau tambah sisik nasi oleng beras". Dalam Hukum Islam, iwad itu tidak memberatkan istri untuk bercerai, karena mengenai jumlah pembayaran ganti rugi itu, tidak ada ketentuannya, boleh sebanyak mahar, boleh kurang atau lebih daripadanya, dan boleh pula dengan benda lain, hutang dan manfaat. Berbeda halnya dengan hukum Dayak Iban yang meletakkan denda berat pada istri yang meminta cerai pada suaminya. Hukum adat Dayak Iban dalam hal perceraian ada akulturasi atau percampuran dengan hukum Islam, namun hukum adat Dayak Iban tidak sepenuhnya menerima hukum Islam. Akulturasi atau percampuran antara hukum adat Dayak Iban dengan hukum Islam terlihat dari prinsip kedua sistem hukum itu yang mensyaratkan perceraian harus ada alasan yang kuat. Namun tidak sepenuhnya hukum Islam ini masuk dalam hukum adat Dayak Iban, sebab ganti rugi atau tebusan dalam hukum adat Dayak Iban terlalu memberatkan bagi suami atau bagi istri. Sedangkan dalam hukum Islam bahwa mut'ah dan atau iwad pada prinsipnya sama sekali tidak memberatkan suami istri yang mengajukan cerai.